BPK AMBIL ALIH TUGAS PENYELESAIAN DANA TKI NGAWI


Ngawi – Fasilitas anggota Dewan Ngawi makin mewah. Sayangnya, hal ini belum dibarengi dengan kinerja yang profesional. Terbukti, beberapa ruang komisi di gedung DPRD Ngawi masih kosong meski siang ini, jam telah menunjukkan pukul 9.25 Wib. (3/02). Sementara dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dinilai sebagai bentuk ketidak-becusan pemerintah daerah sehingga BPK terpaksa mengambil alih tugas penyelesaiannya.

Sekdakab. Ngawi, Mas Agoes Nirbito ketika dikonfirmasi menjelaskan, memang pihaknya merasa kesulitan soal penagihan terhadap anggota dewan yang belum melunasi TKI. Terlebih lagi, legislator yang sudah turun tahta dari jabatan wakil rakyat

dijelaskannya pihaknya sudah memperingatkan secara lisan maupun tertulis siapa-siapa yang belum melunasi dan yang masih dalam proses mengangsur untuk segera memberesinya. Selain itu tim TPT-GR tidak mempunyai dasar hukum untuk memberikan sanksi terhadap anggota dewan yang sampai saat ini sama sekali belum mengembalikan tunjangan tersebut

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2006 yang menjadi dasar hukum pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) bagi anggota dewan ternyata tidak berselang lama muncul lagi suatu keputusan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 dimana dalam aturan tersebut menyatakan pengembalian tunjangan komunikasi harus dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai anggota DPRD periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2009.

”Sudah jelas pemerintah tidak punya komitmen dalam setiap peraturan yang dikeluarkan, seharusnya sebelum peraturan diluncurkan harus ada study banding dulu apakah ada gejolak atau tidak nantinya,” terang mantan anggota DPRD periode 2004-2009 yang mewanti-wanti tidak disebutkan namanya.

Lanjutnya, apalagi pemerintah justru mengeluarkan kembali Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2010 disebutkan pengembalian paling lambat dilakukan pada tahun 2012, dan jika tidak dilakukan akan dikenakan sanksi pidana menggunakan pasal tindak pidana korupsi.

”Seharusnya harus berpikir secara obyektif pemerintah, jangan asal main pasal penjeratan saja,” imbuhnya. Terkait dengan dana TKI untuk di Ngawi sendiri akhir-akhir ini menjadikan polemik yang hangat dibicarakan berbagai pihak. Anggota dewan periode 2004-2009 yang belum mengembalikan dana Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) nampaknya belum bisa bernafas lega dengan dihantui perasaan was-was. Pasalnya, tim Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPT-GR) yang di ketuai Sekretaris Daerah Mas Agoes Nirbito langsung diambil alih oleh Badan Pemeriksa Keuangan (B-P-K).

Menurut informasi dari berbagai pihak, tim penyidik keuangan tersebut sudah datang di Kabupaten Ngawi sejak 2 minggu lalu. Terlebih dengan menilai tim TPT-GR tidak optimal melakukan penagihan terhadap dewan terhormat yang dianggap lalai mengembalikan uang negara sebesar Rp 65 juta setiap anggotanya.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: